Jakarta, Metrosiar – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan pendataan dan pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban. Polri menegaskan, praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara tidak boleh lagi dibiarkan.
Kapolri Suyudi menjelaskan, pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran penertiban agar penegakan hukum dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan skala prioritas.
“Tentunya nanti akan kita datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa saja yang akan kita target,” demikian penjelasan Kapolri saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Polri Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditertibkan
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.
Penegakan hukum, menurutnya, harus dilaksanakan secara tegas, profesional, dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, Kapolri juga menekankan bahwa perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal harus mendapatkan pengawalan serta perlindungan hukum.
Hal tersebut penting untuk memastikan upaya penertiban tidak justru menghambat iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Dengan demikian, Polri memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni menindak aktivitas pertambangan yang melanggar hukum dan memastikan perusahaan yang patuh terhadap aturan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman.
Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto
Langkah yang disiapkan Kapolri tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara.
Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Arahan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan sektor pertambangan, terutama untuk memastikan kesesuaian antara perizinan, aktivitas produksi, pelaporan hasil tambang, hingga kontribusinya terhadap negara.
Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan
Persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalian mineral dan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat berbagai persoalan, mulai dari perizinan, pengawasan produksi, kewajiban terhadap negara, dampak lingkungan, hingga potensi kerugian yang dialami masyarakat.
Karena itu, pemetaan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam diharapkan mampu membantu mengidentifikasi berbagai persoalan tersebut secara lebih terarah.
Penanganannya harus didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum, sementara perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah tidak boleh dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.
Momentum Membenahi Tata Kelola Pertambangan Nasional
Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai kepentingan negara dan masyarakat.
Masyarakat tentu berharap pemetaan tersebut tidak berhenti sebatas pendataan administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan nyata dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.
Kekayaan alam Indonesia merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pada akhirnya, ketegasan penegakan hukum, transparansi pengelolaan IUP, serta perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan beriringan.
Pesannya jelas: tambang yang legal harus dilindungi, sedangkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara harus ditertibkan. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat justru menanggung kerugiannya.










