Kapolri Kerahkan Bareskrim dan Baintelkam, Tambang Ilegal Jadi Target Penertiban!

Avatar photo

Rabu, 18 November 2026 - 23:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Metrosiar – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menginstruksikan pendataan dan pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) serta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.

Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban. Polri menegaskan, praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara tidak boleh lagi dibiarkan.

Kapolri Suyudi menjelaskan, pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran penertiban agar penegakan hukum dapat dilakukan secara terarah dan berdasarkan skala prioritas.

“Tentunya nanti akan kita datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa saja yang akan kita target,” demikian penjelasan Kapolri saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Polri Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditertibkan

Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan membiarkan praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

Penegakan hukum, menurutnya, harus dilaksanakan secara tegas, profesional, dan berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, Kapolri juga menekankan bahwa perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal harus mendapatkan pengawalan serta perlindungan hukum.

Baca juga:  Pesan Tegas di Apel Pagi Polres Cilegon, Disiplin Personel Jadi Sorotan Utama

Hal tersebut penting untuk memastikan upaya penertiban tidak justru menghambat iklim investasi yang sehat di Indonesia.

Dengan demikian, Polri memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni menindak aktivitas pertambangan yang melanggar hukum dan memastikan perusahaan yang patuh terhadap aturan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman.

Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto

Langkah yang disiapkan Kapolri tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Arahan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengawasan sektor pertambangan, terutama untuk memastikan kesesuaian antara perizinan, aktivitas produksi, pelaporan hasil tambang, hingga kontribusinya terhadap negara.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Akar Persoalan

Persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalian mineral dan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat berbagai persoalan, mulai dari perizinan, pengawasan produksi, kewajiban terhadap negara, dampak lingkungan, hingga potensi kerugian yang dialami masyarakat.

Baca juga:  Dari Kumuh ke Produktif! Lahan Fasos Kutabumi Siap Disulap

Karena itu, pemetaan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam diharapkan mampu membantu mengidentifikasi berbagai persoalan tersebut secara lebih terarah.

Penanganannya harus didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum, sementara perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah tidak boleh dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.

Momentum Membenahi Tata Kelola Pertambangan Nasional

Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola sesuai kepentingan negara dan masyarakat.

Masyarakat tentu berharap pemetaan tersebut tidak berhenti sebatas pendataan administratif, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan nyata dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.

Kekayaan alam Indonesia merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pada akhirnya, ketegasan penegakan hukum, transparansi pengelolaan IUP, serta perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan beriringan.

Pesannya jelas: tambang yang legal harus dilindungi, sedangkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara harus ditertibkan. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat justru menanggung kerugiannya.

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

FBI Minta Bantuan, Kapolri Ungkap Fakta Terbaru Kasus Cip Nvidia Ilegal
Polresta Tangerang Salurkan 3.000 Liter Air Bersih, Warga Pangadegan Terbantu
Kapolri Suyudi Ancam Bongkar Mafia Judi Online: Tak Ada yang Kebal Hukum!
Puluhan Terduga Scammer Ditangkap di Filipina, Kapolri Ungkap Operasi Besar Polri
Presiden Prabowo Panggil Kapolri Usai Bertemu Cicit Jenderal Hoegeng, Ada Momen Menarik di Istana
Kapolri Beri Penghargaan 8 Polisi Polda Kalteng, Dua di Antaranya Raih Pin Emas
Dedikasi Tangani Karhutla, Perwira Polresta Palangka Raya Raih Penghargaan Kapolri
Minggu Ceria Bersama Kapolres Tangsel, Ratusan Driver Ojol Diajak Bersinergi Jaga Keamanan
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:18 WIB

Kapolri Kerahkan Bareskrim dan Baintelkam, Tambang Ilegal Jadi Target Penertiban!

Selasa, 17 November 2026 - 18:09 WIB

FBI Minta Bantuan, Kapolri Ungkap Fakta Terbaru Kasus Cip Nvidia Ilegal

Senin, 16 November 2026 - 09:57 WIB

Polresta Tangerang Salurkan 3.000 Liter Air Bersih, Warga Pangadegan Terbantu

Jumat, 13 November 2026 - 22:31 WIB

Kapolri Suyudi Ancam Bongkar Mafia Judi Online: Tak Ada yang Kebal Hukum!

Rabu, 11 November 2026 - 18:38 WIB

Puluhan Terduga Scammer Ditangkap di Filipina, Kapolri Ungkap Operasi Besar Polri

Berita Terbaru

Hukum & Kriminal

FBI Minta Bantuan, Kapolri Ungkap Fakta Terbaru Kasus Cip Nvidia Ilegal

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:09 WIB