Bajawa.Metrosiar- Pemerintah Kabupaten Ngada mempertegas komitmennya untuk memastikan bantuan pascagempa benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang terdampak.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu (BDN), saat memimpin Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Penanganan Pascagempa Bumi di Kantor Camat Riung, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Plt. Camat Riung, para kepala puskesmas, kepala desa, penjabat kepala desa, serta lurah se-Kecamatan Riung.
Pertemuan ini menjadi bagian penting dari evaluasi penanganan pascabencana sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah dalam memastikan pelayanan terhadap warga terdampak tetap berjalan.
BDN memberikan apresiasi kepada pemerintah desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, serta seluruh unsur yang selama masa darurat berada di tengah masyarakat.
Menurutnya, Kecamatan Riung merupakan salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup serius akibat gempa. Namun, kondisi tersebut dapat dihadapi melalui kerja bersama pemerintah, TNI, Polri, relawan, lembaga sosial dan berbagai pihak yang datang membawa bantuan kemanusiaan.
Bantuan Jangan Berhenti di Atas Kertas
Salah satu sorotan utama BDN adalah distribusi bantuan logistik.
Ia menyebut bantuan untuk wilayah Kecamatan Riung telah didistribusikan. Namun, laporan penyaluran tidak boleh menjadi akhir dari proses.
Para kepala desa dan lurah diperintahkan kembali turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan penelusuran.
Tujuannya sederhana: memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat.
“Bantuan yang sudah diberikan harus kita telusuri kembali. Pastikan sudah tersalurkan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya menerima, tetapi belum mendapat bantuan,” tegas BDN.
Penegasan tersebut menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah di tingkat desa dan kelurahan agar distribusi bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan berdasarkan kebutuhan warga.
Wabup: Bantuan Gempa Jangan Dijadikan Modal Politik
Pernyataan paling keras BDN ditujukan kepada para calon kepala desa yang akan mengikuti kontestasi Pilkades.
Ia mengingatkan agar bantuan bencana yang berasal dari pemerintah, yayasan maupun pihak lain tidak dipakai untuk membangun citra politik atau mencari keuntungan elektoral.
Sebab, bantuan tersebut bukan milik pribadi, bukan milik kelompok, dan bukan alat untuk mengumpulkan dukungan politik.
Bantuan bencana adalah hak masyarakat
Karena itu, penyalurannya harus berdasarkan kondisi dan kebutuhan warga terdampak, bukan berdasarkan pilihan politik.
Pesan tersebut dinilai penting karena masyarakat Riung masih berada dalam situasi pemulihan pascagempa dan membutuhkan solidaritas, bukan pertarungan kepentingan.
“Kita Harus Menjadi Kehadiran Negara”
BDN juga meminta seluruh aparatur pemerintah tidak menutup diri terhadap bantuan dari berbagai pihak.
Menurutnya, banyak pihak dari luar daerah yang datang membawa kepedulian dan bantuan bagi masyarakat Ngada. Semua itu harus diterima sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan.
“Banyak saudara kita yang datang dari luar daerah untuk membantu. Maka kita tidak boleh menghindar. Kita harus bersama-sama. Ini adalah tugas kita sebagai pemerintah, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir bukan hanya saat menyerahkan bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan selama proses pemulihan.
Desa Harus Tenang, Masyarakat Jangan Dibiarkan Panik
Selain soal bantuan, BDN meminta pemerintah desa dan kelurahan menjadi sumber ketenangan bagi masyarakat.
Aparatur pemerintah, katanya, tidak boleh ikut larut dalam kepanikan. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan rasa aman dan memastikan warga tidak merasa ditinggalkan setelah bencana.
“Desa dan kelurahan harus tenang, supaya masyarakat juga bisa tenang. Kita harus terus mendampingi masyarakat. Bantuan dari negara melalui BNPB pusat juga masih terus ada. Karena itu, kita bersabar dan tetap bekerja bersama masyarakat,” ungkapnya.
Rapat evaluasi dan rekonsiliasi tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, fasilitas kesehatan, serta seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan pascabencana.
Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan bahwa penanganan korban gempa tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pendampingan akan terus dilakukan secara bertahap menuju proses pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak.
Di tengah luka dan trauma akibat gempa, pesan pemerintah kini semakin jelas: bantuan bukan panggung politik. Bantuan adalah hak rakyat yang harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.*
