Bajawa.Metrosiar- Pemerintah Kabupaten Ngada terus memperkuat sistem penanganan bencana gempa bumi Flores. Tidak hanya fokus pada percepatan bantuan dan pemulihan masyarakat terdampak, Pemkab Ngada kini juga memperkuat tata kelola keuangan melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Kantor Cabang Bajawa.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Ngada.
Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh dukungan keuangan selama masa penanganan bencana dapat dikelola secara tertib, transparan, efektif, tepat sasaran dan akuntabel.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Ngada, Maksimus F. Djawa Sury, selaku pihak pertama, bersama Endah Susanti, selaku Sub Branch Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bajawa, sebagai pihak kedua.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, Yohanes Ghae, S.Hum.
Melalui kerja sama tersebut, pengelolaan rekening serta administrasi keuangan yang berkaitan dengan penanganan darurat bencana diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemkab Ngada memandang tata kelola keuangan sebagai salah satu fondasi penting dalam penanganan bencana. Setiap sumber daya dan dukungan keuangan yang tersedia harus dikelola secara baik agar benar-benar dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Penjabat Sekda Kabupaten Ngada, Yohanes Ghae, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya membutuhkan kecepatan dalam menyalurkan bantuan, tetapi juga harus didukung dengan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib agar seluruh sumber daya yang tersedia dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak,” tegas Yohanes.
Menurutnya, prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh tahapan penanganan bencana. Dengan pengelolaan yang baik, setiap dukungan dan sumber daya yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Ngada, Maksimus F. Djawa Sury, menyampaikan bahwa kerja sama dengan BNI merupakan langkah strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama masa penanganan bencana.
Menurutnya, PKS tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan pihak perbankan, khususnya dalam mendukung kebutuhan administrasi, pengelolaan rekening dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penanganan bencana gempa bumi Flores.
Dengan adanya kerja sama ini, proses pengelolaan dukungan keuangan diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan terukur, sekaligus memperkuat prinsip transparansi serta akuntabilitas kepada masyarakat.
Di tengah percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascagempa, langkah Pemkab Ngada menggandeng BNI menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah dan seluruh dukungan keuangan yang dikelola benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Bagi Pemkab Ngada, percepatan penanganan gempa harus berjalan seiring dengan tata kelola yang baik, sehingga bantuan dan sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.*
