Jakarta, Metrosiar – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mencermati dinamika politik global yang kian memanas dan sarat kejutan.
Menurut Mahfuz, dunia saat ini memasuki fase penuh ketidakpastian yang ditandai dengan berbagai peristiwa tak terduga. Ia menilai, eskalasi politik global ke depan berpotensi melahirkan kejutan-kejutan baru yang sebelumnya sulit dibayangkan.
“Dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas. Banyak peristiwa tak terduga yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Kita tidak tahu peristiwa tak terduga apalagi,” kata Mahfuz Sidik.

Pernyataan itu disampaikan Mahfuz saat menjadi narasumber dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertema Pergeseran Peradaban dan Politik Global, Jumat (9/1/2026) malam.
Mahfuz menilai, rangkaian peristiwa mengejutkan tidak akan berhenti pada pengerahan tentara Amerika Serikat (AS) ke Ibu Kota Venezuela, termasuk penculikan dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya dari sebuah negara berdaulat.
“Di Iran sekarang ada operasi untuk melakukan pergantian rezim. Fenomena demonstrasi makin meluas dan anarkis. Skenario pergantian rezim hanya tinggal menunggu waktu,” katanya.

Tak hanya itu, Mahfuz juga menyoroti rencana AS untuk menguasai Greenland milik Denmark sebagai langkah strategis mengontrol kawasan utara dan Arktik dari pengaruh Rusia dan China, setelah sebelumnya mengamankan wilayah selatan dengan menguasai Venezuela.
“Greenland ini pintu masuk ke Eropa untuk menghadang kekuatan militer Rusia dan China yang sedang membangun jalur sutranya di Arktik,” katanya.
Ia menambahkan, Greenland diproyeksikan menjadi basis militer AS di Eropa guna melemahkan kekuatan militer Rusia. AS, lanjut Mahfuz, ingin melihat keruntuhan Rusia dengan menjadikan Ukraina seperti Afghanistan pada masa perang Uni Soviet yang berujung pada bubarnya negara tersebut.
“Amerika saat ini tengah percaya diri karena pembelaan Rusia dan China terhadap para sekutunya tengah lemah. Tidak hanya ke Iran, tetapi ke lainnya juga, sehingga Venezuela bisa dikuasai dengan mudah,” ujarnya.
Mahfuz juga menyinggung ambisi Presiden AS Donald Trump yang ingin mengembalikan kejayaan Amerika sebagai satu-satunya negara adidaya dunia, tanpa harus tunduk pada aturan lembaga internasional.
“Saya kira tindakan Trump yang keluar dari 66 lembaga global PBB ini harus dibaca sebagai pesan kuat bagi PBB,” katanya.
Menurutnya, PBB dianggap tak lagi memiliki makna dan otoritas dalam mengatur Amerika Serikat. AS disebut akan merekonstruksi tatanan global sesuai kepentingan politik luar negerinya, termasuk menghadapi negara-negara yang dianggap sebagai musuh.
“Dalam bahasa Trump itu tidak ada negara nonblok, tapi yang ada kawan atau lawan. Kalau Anda kawan kami, maka kita kerja sama untuk kemakmuran bersama. Tetapi ketika ada lawan, maka kami lawan,” katanya.
Karena itu, Mahfuz menilai PBB harus segera melakukan reformasi mendasar dan melahirkan tatanan global baru berbasis multipolarisme.
Ia menegaskan, kebijakan domestik dan politik luar negeri AS di era Trump mencerminkan pengulangan sejarah pasca Perang Dunia I dan II.
“Sehingga kita perlu mendiskusikan kembali kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sekarang. Bagi kita ini mendesak, karena dalam konteks dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas,” katanya.

Di akhir pemaparannya, Mahfuz berharap negara-negara Islam dapat mencari format baru untuk menyatukan kekuatan politik Islam yang dinilai kian melemah.
“Sekarang perlu kesadaran kolektif, bahwa umat Islam negara muslim harus bangun mengkonsolidasi kekuatannya untuk menghadapi dinamika politik global, yakni untuk mengembalikan tren multipolarisme,” pungkas Mahfuz.









