Isu Ijazah Palsu Jokowi Mencuat Lagi, Gus Rofi: Biarkan Hukum Bicara!

Senin, 6 Oktober 2025 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Metrosiar – Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah beredar kabar bahwa laporan hukum terkait pencemaran nama baik akan dicabut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Gus Rofi Mukhlis, angkat bicara dan memberikan pandangannya kepada awak media MataElang24.com.

 

Dalam keterangannya, Gus Rofi berharap agar mantan Presiden Jokowi tidak mencabut laporan polisi yang telah dibuat di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang menuding bahwa ijazah Jokowi palsu.

Baca juga:  Hari Kebangkitan Nasional 2025: Tema Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat dan Maknanya

 

“Saya berharap Pak Jokowi tidak mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, agar masyarakat mengetahui kebenaran terkait keaslian ijazah Pak Jokowi yang selama ini diduga palsu,” ujar Gus Rofi Mukhlis.

 

 

Menurutnya, pencabutan laporan justru akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi memperkuat kecurigaan publik terhadap keaslian dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut.

 

“Kalau laporan itu dicabut, masyarakat akan semakin curiga bahwa benar selama ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi sebaiknya Polda Metro Jaya tetap melanjutkan proses hukum laporan tersebut, supaya yang hak tetap hak dan yang batil tetap batil,” tegasnya.

Baca juga:  Resmi, Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat Letkol Berdasarkan Keputusan Panglima TNI

 

 

Di akhir pernyataannya, Gus Rofi Mukhlis kembali menegaskan bahwa langkah terbaik adalah membiarkan proses hukum berjalan secara transparan dan profesional, tanpa intervensi apa pun, demi menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

 

“Terakhir, sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu mencabut laporannya. Biarkan proses hukum berjalan, agar kebenaran bisa terungkap dengan terang benderang,” tutupnya.

Sumber Berita: Media online Mataelang24.com

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bupati Tangerang Hadir di Paskah GKB Aletheia, Tegaskan Tak Ada Larangan Ibadah
Rakernis Bidkum 2026 Dibuka, Kapolda Banten Tekankan Hukum Harus Adaptif dan Berkeadilan
40 Negara Kompak “Perang” Vape, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Aset Amburadul & Pajak Menunggak, Pemda Ngada Bergerak!
Jembatan Merah Putih Presisi Dibangun Kilat, Target Rampung 2 Bulan!
Meter Air Buram dan Rusak Kini Bisa Diganti Gratis, Ini Caranya
Mahkamah Agung Menghentikan Diskriminasi Hukum Terhadap Hendra Lie, Gus Rofi : “Harusnya Korupsinya Di Usut”
Mengupas Rahasia Hidup Tenang, Komunitas RUBIK Hadirkan Kajian Bersama Ust Kiswoko Al Ghifari S.Pd

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 23:26 WIB

Bupati Tangerang Hadir di Paskah GKB Aletheia, Tegaskan Tak Ada Larangan Ibadah

Jumat, 24 April 2026 - 06:05 WIB

Rakernis Bidkum 2026 Dibuka, Kapolda Banten Tekankan Hukum Harus Adaptif dan Berkeadilan

Jumat, 24 April 2026 - 00:45 WIB

40 Negara Kompak “Perang” Vape, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Kamis, 23 April 2026 - 22:44 WIB

Aset Amburadul & Pajak Menunggak, Pemda Ngada Bergerak!

Rabu, 22 April 2026 - 13:31 WIB

Meter Air Buram dan Rusak Kini Bisa Diganti Gratis, Ini Caranya

Berita Terbaru

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Yohanes Ghae (tengah) didampingi jajaran perangkat daerah saat memberikan keterangan usai apel gabungan terkait penertiban aset dan kepatuhan pajak kendaraan dinas di halaman Kantor Bupati Ngada.

Nusantara

Aset Amburadul & Pajak Menunggak, Pemda Ngada Bergerak!

Kamis, 23 Apr 2026 - 22:44 WIB