Isu Ijazah Palsu Jokowi Mencuat Lagi, Gus Rofi: Biarkan Hukum Bicara!

Avatar photo

Senin, 6 Oktober 2025 - 13:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Metrosiar – Isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat ke publik setelah beredar kabar bahwa laporan hukum terkait pencemaran nama baik akan dicabut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Gus Rofi Mukhlis, angkat bicara dan memberikan pandangannya kepada awak media MataElang24.com.

 

Dalam keterangannya, Gus Rofi berharap agar mantan Presiden Jokowi tidak mencabut laporan polisi yang telah dibuat di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang menuding bahwa ijazah Jokowi palsu.

Baca juga:  Pemulihan Hutan Leuser Dimulai, Sawit Ilegal Ditumbangkan dan Diganti Tanaman Hutan

 

“Saya berharap Pak Jokowi tidak mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, agar masyarakat mengetahui kebenaran terkait keaslian ijazah Pak Jokowi yang selama ini diduga palsu,” ujar Gus Rofi Mukhlis.

 

 

Menurutnya, pencabutan laporan justru akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi memperkuat kecurigaan publik terhadap keaslian dokumen pendidikan mantan kepala negara tersebut.

 

“Kalau laporan itu dicabut, masyarakat akan semakin curiga bahwa benar selama ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi sebaiknya Polda Metro Jaya tetap melanjutkan proses hukum laporan tersebut, supaya yang hak tetap hak dan yang batil tetap batil,” tegasnya.

Baca juga:  Jalur STPI Curug Dipenuhi Sampah, Satgas Koramil dan Warga Turun Bersih-Bersih

 

 

Di akhir pernyataannya, Gus Rofi Mukhlis kembali menegaskan bahwa langkah terbaik adalah membiarkan proses hukum berjalan secara transparan dan profesional, tanpa intervensi apa pun, demi menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

 

“Terakhir, sebaiknya Pak Jokowi tidak perlu mencabut laporannya. Biarkan proses hukum berjalan, agar kebenaran bisa terungkap dengan terang benderang,” tutupnya.

Sumber Berita: Media online Mataelang24.com

Follow WhatsApp Channel metrosiar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Reshuffle Birokrasi Ngada! Ray Bena Lantik 10 Pejabat Eselon II, Sejumlah Jabatan Strategis Masih Kosong
PG-PAUD STKIP Citra Bakti Gandeng Monash University Australia, Perkuat Riset dan Kolaborasi Internasional
Eka Kurniawan buka suara soal video viral keributan warga terkait limbah Bakso Bintang 2 di Semarang. Ia mengaku terpancing emosi.
Sugiono Geram! Dugaan Penyadapan Presiden Disebut Insubordinasi, Mengarah ke Makar
Yusril Ungkap Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar, Penyidik Dalami Motifnya
FPK Ngada Angkat Suara! Kecam Ujaran Kebencian di Medsos, Serukan Persatuan dan Kerukunan Antar-Suku
Puluhan Tahun Menanti, Hotmix Teni–Lopijo Hadirkan Harapan Baru bagi Warga Heawea
HP Dibanting hingga LCD Pecah, Polsek Pasar Kemis Mediasi Dua Pekerja
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 11:18 WIB

Reshuffle Birokrasi Ngada! Ray Bena Lantik 10 Pejabat Eselon II, Sejumlah Jabatan Strategis Masih Kosong

Kamis, 5 November 2026 - 11:51 WIB

PG-PAUD STKIP Citra Bakti Gandeng Monash University Australia, Perkuat Riset dan Kolaborasi Internasional

Rabu, 4 November 2026 - 23:46 WIB

Sugiono Geram! Dugaan Penyadapan Presiden Disebut Insubordinasi, Mengarah ke Makar

Rabu, 4 November 2026 - 23:30 WIB

Yusril Ungkap Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Mengarah ke Makar, Penyidik Dalami Motifnya

Kamis, 29 Oktober 2026 - 21:10 WIB

FPK Ngada Angkat Suara! Kecam Ujaran Kebencian di Medsos, Serukan Persatuan dan Kerukunan Antar-Suku

Berita Terbaru

TNI POLRI

Polri Larang Vape, Personel yang Melanggar Terancam Sanksi!

Kamis, 5 Nov 2026 - 14:59 WIB