Kabupaten Ngada, Metrosiar – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngada menyatakan sikap menolak wacana pemilihan Kepala Daerah lewat mekanisme suara terbanyak di DPRD.
Ketua DPC PDIP Kabupaten Ngada, Wilfridus Muga ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (16/01/26) di Bajawa menegaskan bahwa pihaknya harus tegak lurus dari pusat hingga ke daerah untuk tetap mendukung pilkada secara langsung.
Pria yang akrab disapa Fridus Muga ini bahkan mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak menentukan siapa yang bakal menjadi pemimpinnya.
Dia menegaskan, jika mekanisme dan otoritas Pilkada mutlak di tangan parlemen, tanpa mengindahkah realitas di akar rumput, hal tersebut dinilainya sebagai kemunduran demokrasi.
Menurut Fridus Muga, sesuai amanah reformasi bahwa asas dari pemilu adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Jika rencana itu diwujudkan, maka dapat mencederai demokrasi.
Selain itu, tambah dia, juga justru membuka peluang lebar-lebar terhadap praktik lobi politik tanpa mengindahkan rekam jejak kader di mata publik.
”Lagipula, wacana itu juga pernah diuji coba di MK dan hasilnya tidak berhasil. Tentu, kami tegas menolak wacana itu, hal itu merupakan kemunduran demokrasi,” pungkas Fridus Muga.
Menurut pria yang juga anggota DPRD Ngada tersebut, demokrasi yang sehat adalah berbasis pada kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan bahwa sosok pemimpin terpilih adalah mereka yang hadir dan bekerja untuk masyarakat.
”Bukan mereka yang mengandalkan kedekatan dengan pemegang kebijakan di pusat. Dalam hal ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngada berharap agar pilkada tetap berjalan sesuai marwah demokrasi langsung yang transparan,” tandasnya.
Meski demikian, Fridus Muga tidak menampik adanya kekuatiran terjadinya politik uang dan konflik sosial, jika Pilkada dilaksanakan secara langsung.
Namun kata dia, konflik sosial yang dirasakan ditengah masyarakat tentunya tidak akan bertahan lama.
“Kami memahami kekhawatiran tersebut, tapi kami percaya bahwa dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Selain itu, pilkada langsung juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Fridus Muga menyatakan jika pada akhirnya diputuskan bahwa Pilkada dipilih oleh DPRD, maka pihaknya siap menghadapi apapun keputusan yang diambil.
Namun meski demikian, PDI Perjuangan Kabupaten Ngada tetap percaya bahwa pilkada langsung lebih baik bagi demokrasi di Indonesia.*
Editor : Frans Dhena
Sumber Berita: Metrosiar
