Jakarta, Metrosiar – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di 11 polda dan 22 polres. Peluncuran ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat pelayanan serta perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang.
Kapolri menegaskan, peresmian Direktorat PPA-PPO di tingkat polda dan polres bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan kasus agar korban mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan berperspektif korban.
“Sehingga permasalahan korban dari kelompok rentan yang selama ini banyak terjadi di lapangan namun tidak dilaporkan. Alhamdulillah dengan pembentukan Direktorat PPA-PPO semua ini korban bisa terlayani dengan baik,” kata Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026).
Sigit menjelaskan, sejak Direktorat PPA-PPO dibentuk di tingkat Mabes Polri, jajaran kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan keberanian korban agar melapor. Upaya ini dilakukan agar masyarakat yakin akan mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan yang layak.
“Kita sampaikan selama satu tahun dilaksanakan kegiatan sosialisasi untuk membangkitkan keberanian dari masyarakat yang menjadi korban untuk betul-betul meyakini pada saat melapor mereka terlindungi. Karena memang di satu sisi memang menimbulkan traumatik apabila tidak bisa kita berikan pelayanan dan perlindungan dengan baik, dan psikologis yang baik,” ujar Sigit.
Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan Direktorat PPA-PPO juga akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk kerja sama internasional. Hal ini penting untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mencegah praktik perdagangan orang dan people smuggling yang kerap menjerat warga negara Indonesia.
“Untuk betul-betul memberikan pelayanan terbaik. Karena di satu sisi ada korban perempuan dan anak yang alami kekerasan di dalam negeri. Namun di satu sisi banyak terjadi peristiwa people smuggling yang korbannya warga negara kita yang tertipu mendapatkan janji pekerjaan, namun jadi korban di luar negeri karena gunakan jalur tidak resmi. Di sini kita bekerja supaya itu bisa dihindari,” papar Sigit.
Menurut Sigit, kehadiran Direktorat PPA-PPO di daerah diharapkan mampu mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sekaligus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Ia berharap, peluncuran direktorat ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme personel, serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan di seluruh Indonesia.
“Sekali lagi ini adalah momentum yang harus kita dorong sehingga memberikan perlindungan baik terhadap perempuan dan anak terhadap korban people smuggling ke depan betul-betul kita bisa maksimalkan, kita terus tingkatkan personel kita untuk bisa profesional dan ini juga membuka kesetaraan gender,” tutur Sigit.
Direktorat PPA-PPO saat ini resmi hadir di 11 polda dan 22 polres terpilih sebagai proyek percontohan sebelum nantinya dikembangkan ke seluruh wilayah Indonesia. Jajaran ini diharapkan mampu memastikan penerapan standar operasional prosedur penanganan kasus yang mengedepankan perspektif gender serta kepentingan terbaik bagi anak.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi mendukung pembentukan direktorat ini, termasuk perwakilan internasional dari UN Women Indonesia, Australian Federal Police (AFP), dan ICITAP.
Turut mendampingi Kapolri dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama Mabes Polri, di antaranya Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, serta Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah selaku ketua pelaksana kegiatan.
