Jakarta, Metrosiar – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan regulasi mengenai stablecoin sebagai bagian dari pengembangan industri aset keuangan digital di Indonesia.
Stablecoin merupakan aset kripto yang dirancang untuk mempertahankan nilai relatif stabil dengan mengacu pada aset tertentu, seperti mata uang fiat. Salah satu contohnya adalah USDT yang nilainya mengikuti dolar Amerika Serikat.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menilai stablecoin memiliki potensi besar untuk mendukung transaksi digital yang lebih cepat dan efisien.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat dikembangkan sebagai programmable money, yakni uang digital yang dapat menjalankan transaksi berdasarkan aturan atau program tertentu.
OJK memperkirakan arah regulasi stablecoin dapat mulai ditetapkan pada Januari 2027.
Regulasi tersebut nantinya akan mencakup sejumlah aspek penting, antara lain pengelolaan cadangan aset, tata kelola, perlindungan konsumen, mekanisme penebusan atau redemption, serta upaya menjaga kedaulatan rupiah dan stabilitas sistem keuangan.
OJK juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Bank Indonesia dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital.
Di sisi lain, pengembangan stablecoin menjadi bagian dari inovasi yang diuji melalui mekanisme regulatory sandbox OJK, bersama tokenisasi dan aset dunia nyata atau Real World Asset (RWA).
Perkembangan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis blockchain dengan pengawasan dan perlindungan konsumen yang lebih terstruktur.
