Jakarta, Metrosiar – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan penertiban sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan pendataan dan pemetaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.
Kapolri Suyudi menjelaskan, pendataan tersebut bertujuan mengidentifikasi perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan dan penertiban.
“Tentunya nanti akan kita datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa saja yang akan kita target,” demikian penjelasan Kapolri saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Polri Tegaskan Tambang Ilegal Harus Ditindak
Kapolri menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi merugikan negara tidak boleh dibiarkan.
Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, profesional, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan usaha secara legal.
Hal tersebut diperlukan agar upaya penertiban tidak justru menghambat iklim investasi yang sehat di Indonesia.
Dengan demikian, Polri memiliki dua tanggung jawab penting, yakni menindak aktivitas pertambangan yang melanggar hukum sekaligus memastikan perusahaan yang patuh terhadap aturan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman.
Tindak Lanjut Arahan Presiden Prabowo Subianto
Langkah yang disiapkan Kapolri tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh Izin Usaha Pertambangan dapat dinikmati negara.
Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan kekayaan alam nasional agar manfaat ekonominya lebih besar dirasakan oleh bangsa Indonesia.
Arahan tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan sektor pertambangan, termasuk memastikan kesesuaian antara perizinan, aktivitas produksi, pelaporan hasil tambang, hingga kontribusinya terhadap negara.
Penertiban Harus Menyentuh Akar Persoalan
Persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalian mineral dan sumber daya alam. Di dalamnya terdapat berbagai persoalan, mulai dari perizinan, pengawasan produksi, kewajiban terhadap negara, dampak lingkungan, hingga potensi kerugian masyarakat.
Karena itu, pemetaan IUP oleh Bareskrim dan Baintelkam diharapkan mampu membantu mengidentifikasi berbagai persoalan secara lebih terarah dan berbasis data.
Penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai hukum, sementara perusahaan yang menjalankan kegiatan secara sah tidak boleh dirugikan oleh tindakan yang tidak proporsional.
Momentum Membenahi Tata Kelola Tambang Nasional
Langkah yang disiapkan Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional.
Masyarakat berharap pemetaan tersebut tidak berhenti pada pendataan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui pengawasan nyata dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terbukti.
Kekayaan alam Indonesia merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pada akhirnya, ketegasan penegakan hukum, transparansi pengelolaan IUP, serta perlindungan terhadap lingkungan harus berjalan beriringan.
Pesannya jelas: tambang yang legal harus dilindungi, sedangkan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara harus ditertibkan. Jangan sampai kekayaan alam Indonesia hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara negara dan masyarakat justru menanggung kerugiannya.
Redaksi Metrosia










