Jakarta, Metrosiar – Status hukum aset kripto dalam perspektif syariah kembali menjadi perhatian masyarakat Muslim di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan belum membakukan fatwa terperinci mengenai aset kripto syariah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Ijtima Sanawi XXII DSN-MUI yang berlangsung di Jakarta pada 21 Oktober 2026.
Dikutip dari laman resmi MUI, DSN-MUI masih menunggu kesiapan infrastruktur perdagangan aset digital yang dinilai matang dan aman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Wakil Bendahara DSN-MUI, M. Gunawan Yasni, menjelaskan bahwa penilaian syariah terhadap aset digital tidak hanya berkaitan dengan jenis produk yang diperdagangkan, tetapi juga harus memperhatikan ekosistem dan mekanisme transaksinya.
DSN-MUI menginginkan adanya sistem perdagangan yang memiliki kepastian penyimpanan aset, penyelesaian transaksi, dan perlindungan investor sebagaimana mekanisme yang diterapkan dalam pasar modal.
Keberadaan lembaga kustodian dan kliring menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum penerbitan fatwa terperinci.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan digital membutuhkan kajian yang menyeluruh, termasuk dari sisi hukum Islam.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa seluruh aset kripto otomatis halal ataupun haram. Penilaian perlu memperhatikan karakteristik aset, tujuan penggunaan, mekanisme transaksi, serta ketentuan syariah yang berlaku.
