Bajawa.Metrosiar- Penanganan darurat gempa bumi yang melanda Kabupaten Ngada kini memasuki fase percepatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) turun langsung ke Bajawa dan memimpin Rapat Koordinasi Tanggap Darurat bersama Pemerintah Kabupaten Ngada, Sabtu (22/8/2026).
Dalam rapat tersebut, satu pesan penting mengemuka: seluruh penanganan pascagempa harus bergerak cepat, namun tetap berpijak pada data yang akurat dan kondisi riil di lapangan.
Rapat koordinasi dihadiri Bupati Ngada, Wakil Bupati Ngada, Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada, para Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri.
Pertemuan itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi kondisi terkini pascagempa sekaligus mempercepat langkah penanggulangan bencana, mulai dari penyaluran bantuan, penanganan pengungsi, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, hingga pendataan kerusakan rumah warga dan berbagai fasilitas lainnya.
Bupati Ngada, Raymundus Bena, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa dampak gempa dirasakan di seluruh 12 kecamatan di Kabupaten Ngada. Kecamatan Riung menjadi salah satu wilayah dengan dampak paling parah, meski kerusakan juga tersebar luas di sejumlah wilayah lainnya.
Pada awal kejadian, penanganan di lapangan sempat terkendala akibat gangguan listrik dan jaringan komunikasi yang berlangsung kurang lebih tiga hari.
Kondisi tersebut mulai berangsur pulih pada hari keempat. Seiring normalnya jaringan komunikasi dan pasokan listrik, koordinasi lintas sektor serta pelayanan terhadap masyarakat terdampak kembali diperkuat.
Pemerintah juga telah mendirikan sejumlah titik pengungsian dan posko tanggap darurat. Selain posko resmi yang dibangun pemerintah, masyarakat di sejumlah desa turut secara mandiri mendirikan tempat pengungsian untuk menampung warga yang rumahnya mengalami kerusakan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah kerusakan rumah warga, termasuk rumah adat yang memiliki nilai budaya, sosial dan historis tinggi bagi masyarakat Ngada.
Penanganan rumah adat dinilai membutuhkan perhatian khusus. Proses pemulihan maupun pembangunannya tidak bisa disamakan dengan bangunan biasa karena berkaitan erat dengan nilai adat dan identitas masyarakat setempat.
Gubernur Apresiasi Respons Cepat Pemda Ngada
Gubernur NTT mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Ngada sejak awal terjadinya bencana.
“Langkah-langkah yang dilakukan Pemda Ngada sudah sangat maksimal,” ujar Melkiades Laka Lena.
Meski demikian, Gubernur menegaskan penanganan ke depan harus terus diperkuat agar seluruh bantuan benar-benar menjangkau masyarakat terdampak, terutama warga di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah dan daerah yang sulit dijangkau.
Untuk kebutuhan pangan, khususnya ketersediaan beras, Gubernur meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Perum Bulog guna memastikan stok pangan tetap tersedia selama masa tanggap darurat.
Bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau bantuan, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus. Warga dapat terlebih dahulu memperoleh kebutuhan pokok melalui toko-toko sembako di wilayah masing-masing.
Pembayaran kepada pemilik toko akan diselesaikan pemerintah paling lambat dalam waktu dua hari.
Langkah tersebut diambil agar kebutuhan dasar masyarakat tidak tertunda hanya karena persoalan distribusi bantuan ke wilayah-wilayah tertentu.
Urusan Kesehatan Jadi Perhatian Serius
Dalam bidang kesehatan, Gubernur meminta seluruh kondisi warga terdampak terus dipantau.
Masyarakat yang membutuhkan penanganan medis harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan penanganan.
Apabila fasilitas kesehatan di Riung maupun wilayah sekitarnya belum mampu menangani kondisi tertentu, pemerintah menyiapkan alternatif evakuasi medis menggunakan helikopter menuju Labuan Bajo.
“Untuk urusan kesehatan, tolong dicek dan dibawa ke rumah sakit. Kita harus terus memantau kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Data Akurat Jadi Senjata Hadapi Pemerintah Pusat
Terkait kerusakan rumah warga, Gubernur menekankan pentingnya pendataan secara menyeluruh, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data tersebut nantinya akan menjadi dasar utama Pemerintah Kabupaten Ngada dalam mengusulkan bantuan penanganan dan pemulihan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Gubernur, kualitas data akan sangat menentukan besar kecilnya dukungan yang dapat diperjuangkan pemerintah daerah.
“Satu-satunya cara kita meyakinkan pemerintah pusat adalah dengan data yang akurat dan riil,” ungkapnya.
Karena itu, proses pendataan dan penyusunan usulan bantuan diminta melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor Ngada.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap data yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huntara Disiapkan untuk Rumah Rusak Berat
Perbaikan rumah warga, menurut Gubernur, akan dilakukan setelah kondisi kegempaan dan masa darurat berakhir.
Sementara bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan sedang hingga berat, Pemerintah Kabupaten Ngada didorong segera mengusulkan pembangunan hunian sementara atau huntara melalui Kementerian Perumahan.
Huntara menjadi salah satu solusi penting agar warga yang kehilangan tempat tinggal tetap memiliki hunian layak sebelum proses pembangunan atau perbaikan rumah permanen dilakukan.
Perhatian khusus juga diarahkan ke Kecamatan Riung yang mengalami dampak cukup parah.
Gubernur meminta seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut segera diidentifikasi secara menyeluruh. Hasil pendataan itu nantinya tidak hanya menjadi dasar penanganan darurat, tetapi juga menjadi pijakan pembangunan dan penataan kembali wilayah pascabencana.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT, Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Ngada segera menyiapkan alokasi anggaran melalui APBD.
Anggaran daerah dinilai penting sebagai langkah antisipasi apabila tidak seluruh usulan bantuan kepada pemerintah pusat dapat direalisasikan.
Rapat koordinasi ini menjadi penegasan bahwa penanganan gempa di Ngada tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Ngada, DPRD, TNI-Polri, Forkopimda hingga seluruh perangkat daerah diminta bergerak dalam satu koordinasi dan satu basis data.
Dengan pendataan yang terus dimutakhirkan dan koordinasi lintas sektor yang semakin diperkuat, penanganan masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Ngada diharapkan berjalan lebih cepat, tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kini, tantangan terbesar bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan tidak ada warga terdampak yang luput dari pendataan dan penanganan.*
