Jakarta, Metrosiar – Kepolisian Negara Republik Indonesia menutup tahun 2025 dengan memaparkan capaian bidang operasional dalam rilis akhir tahun. Paparan ini menjadi refleksi sekaligus wujud akuntabilitas Polri kepada publik, bukan sekadar deretan angka, melainkan gambaran nyata kehadiran Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia.
Sepanjang 2025, Polri menjalankan tugasnya melalui pengamanan yang presisi, perlindungan, pengayoman, pelayanan, hingga penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kehadiran negara ditegaskan melalui berbagai operasi dan pendekatan yang semakin humanis.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran mengungkapkan, selama 2025 Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut mencakup agenda nasional berskala besar, seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, sekaligus ratusan operasi di tingkat polda untuk menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.
“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.
Ia menekankan, stabilitas keamanan nasional tidak mungkin dibangun oleh Polri semata. Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5 kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga demi menciptakan sistem keamanan nasional yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, keamanan juga berperan langsung sebagai penggerak ekonomi. Keberhasilan pengamanan agenda nasional dan internasional membuktikan bahwa stabilitas keamanan merupakan investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi.
“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.
Komjen Fadil menambahkan, setiap event besar yang diamankan Polri diarahkan agar memberi dampak positif langsung bagi perekonomian masyarakat.
Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan perubahan tidak hanya dilakukan pada tataran teknis, tetapi juga pada filosofi dasar kehadiran negara di ruang demokrasi. Penyampaian pendapat di muka umum ditempatkan sebagai hak konstitusional warga, dengan Polri berperan sebagai penjamin keamanan publik.
Polri juga secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan kekuatan yang dinilai belum proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di lapangan. Kritik tersebut dijadikan momentum pembenahan internal.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi. Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen Fadil.
Melalui kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar ini menjadi fondasi akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan nilai humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Paradigma pengamanan aksi massa pun bergeser. Dari crowd control yang cenderung represif, menuju crowd management, hingga paradigma ideal mutual respect, di mana polisi hadir sebagai mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat baik serta orientasi solusi.
“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.
Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan tanah longsor dan angin puting beliung sebagai jenis bencana paling dominan. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi kejadian tertinggi.
Fokus Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat. Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun, Polri hadir dengan personel sekaligus solusi konkret.
Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000 rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan, menyalurkan 2.337,6 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.
