Metrosiar — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan setelah munculnya kasus ribuan siswa mengalami keracunan makanan di sejumlah daerah.
Deni Setiawan, S.H., MH., Bendahara Umum Pusat Barisan Ksatria Nusantara (BKN), menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini demi keselamatan rakyat dan marwah kepemimpinan nasional.
“Wajah MBG adalah wajah Presiden. Jika program ini sukses, maka Presiden turut berwajah mulia di mata rakyat. Namun jika menimbulkan korban, maka wajah Presiden juga akan tercoreng,” tegas Deni kepada redaksi MataElang24.com.
Menimbang Kemaslahatan: Kaidah Fiqih Sebagai Pedoman
Deni menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berpijak pada asas kemaslahatan umat, sesuai dengan kaidah fiqih:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.”
Ia menilai, niat pemerintah dalam program MBG sesungguhnya sangat baik — untuk meningkatkan gizi dan kesejahteraan rakyat. Namun, cara pelaksanaannya harus dievaluasi agar tidak menimbulkan bahaya yang justru bertentangan dengan tujuan semula.
“Niat tidak boleh diubah, tapi cara bisa diperbaiki sesuai situasi dan kondisi yang berkembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa hukum kebijakan bersifat dinamis dan boleh disesuaikan ketika sebab atau alasan yang melatarinya berubah, sebagaimana kaidah fiqih:
الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً
“Keberlakuan hukum bergantung pada ada atau tidaknya sebab yang melatarinya.”
Evaluasi MBG: Jangan Korbankan Jiwa Rakyat
Kasus sekitar 6.000-12.000 siswa keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG, menurut Deni, merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar segera meninjau ulang mekanisme pelaksanaannya.
“Pemerintah wajib menjaga keselamatan jiwa masyarakat (ḥifẓun-nafs), karena itu salah satu pilar utama maqāṣid asy-syarī‘ah,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar bantuan gizi diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada siswa dari kalangan fakir miskin.
“Bantuan tunai lebih maslahat dan transparan, mengurangi risiko korupsi, keracunan, dan ketidaktepatan sasaran. Tidak semua siswa membutuhkan makanan gratis, sebab sebagian berasal dari keluarga mampu,” jelas Deni.
Refleksi: Wajah Kepemimpinan dan Amanah Keadilan
Deni menilai, dalam konteks kenegaraan, setiap program sosial harus mencerminkan wajah kepemimpinan yang adil, amanah, dan berpihak pada rakyat kecil.
“Wajah MBG adalah wajah Presiden. Maka memperbaikinya berarti menjaga kehormatan negara dan kemuliaan kepemimpinan,” tandasnya.
Ia menutup pandangannya dengan ajakan moral agar pemerintah tidak abai terhadap kemaslahatan rakyat dan kehormatan bangsa.
“Semoga Allah memberikan petunjuk, perlindungan, dan kemudahan bagi kita semua dalam setiap langkah kebijakan demi kemaslahatan bersama,” tutup Deni Setiawan, S.H.
Sumber Berita: FORUM JURNALIS KEMIRI
