Metrosiar – Indonesia memaparkan strategi percepatan energi terbarukan, khususnya bagi wilayah terpencil, dalam Dialog Kebijakan UN ESCAP tentang Pembangunan Energi Berkelanjutan yang berlangsung di Kamchatka, Rusia, pada 5–7 Agustus 2025.
Forum internasional tersebut dibuka oleh Gubernur Wilayah Kamchatka Vladimiri Solodov, Direktur Divisi Energi UN ESCAP Hongpeng Liu, dan Direktur Jenderal Energi Rusia Alexey Kulapin.
Agenda utama membahas Sustainable Development Goal (SDG) 7 yang menargetkan akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua masyarakat pada 2030.
“Dalam banyak kasus, perluasan infrastruktur melewatkan komunitas-komunitas terpencil karena tantangan geografi, keterbatasan ekonomi, maupun kapasitas kelembagaan,” ujar dosen senior program S2 Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (UNSADA) Riki Ibrahim saat melaporkan hasil dialog, Jumat (8/8/25).
Menurut Riki, meski ada kemajuan signifikan di kawasan Asia-Pasifik, kesenjangan akses energi masih besar, terutama di daerah pedesaan, pulau-pulau kecil, dan wilayah pegunungan.
“Lebih dari 50 juta orang di Asia dan Pasifik masih hidup tanpa listrik, dan ratusan juta lainnya mengalami layanan energi yang tidak andal atau berkualitas rendah. Rumah tangga di wilayah terpencil kerap menghadapi biaya tinggi untuk energi dasar,” jelasnya.
Ia menambahkan, mayoritas delegasi Asia yang hadir mendorong kebijakan menjaga keterjangkauan harga listrik. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari jebakan middle income trap yang mulai dirasakan sebagian negara.
Dialog tersebut membahas tinjauan kemajuan SDG 7, perencanaan energi dan iklim jangka panjang, serta solusi teknis elektrifikasi. Ada pula sesi khusus mengenai pemanfaatan energi panas bumi untuk aplikasi off-grid dan peran generasi muda dalam kebijakan energi.

Hasil pembahasan akan menjadi bagian dari rencana kerja Kelompok Kerja Ahli UN ESCAP mengenai akses energi modern dan transisi menuju penggunaan bahan bakar fosil yang lebih bersih.
Dalam Sesi 3, Riki menyampaikan perkembangan Indonesia dalam memperluas akses listrik. Pemerintah, katanya, terus meningkatkan bauran energi berkelanjutan melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru.
Indonesia juga menjalankan Program REBID dan REBED untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mendorong ekonomi produktif di daerah.
Pada Sesi 4, Riki menekankan potensi panas bumi Indonesia. Saat ini, kapasitas listrik panas bumi nasional mencapai sekitar 2.700 MW dan ditargetkan meningkat menjadi 3.500 MW dalam satu dekade ke depan, setara dengan Amerika Serikat.
Ia juga memaparkan kerja sama Indonesia dengan World Bank melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan dalam program asuransi pengeboran Geothermal Risk Mitigation (GREM), yang telah menarik minat sejumlah pengembang energi di dalam negeri.
Riki menyebut, Rusia menyatakan ketertarikan untuk bermitra dengan Pertamina, PLN, GeoDipa, dan pihak swasta dalam proyek pengeboran serta pembangunan pembangkit listrik panas bumi dan hidro.
Selain itu, Rusia juga membuka peluang kerja sama dalam pembangunan PLTN modular berkapasitas 100–300 MW, yang dinilai memiliki waktu konstruksi relatif singkat.*
Editor : Nedu Wodo Mezhe
Sumber Berita: Press Release










