Dedi Mulyadi Gubernur Baru Jawa Barat, Langsung Tunjukkan Gebrakan di Hari Pertama Kerja: Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Mengapa?

Jumat, 21 Februari 2025 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gebrakan Dedi Mulyadi usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).

Gebrakan Dedi Mulyadi usai dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).

Metrosiar – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menarik perhatian sejak pelantikannya pada Kamis (20/2/2025) di Istana Negara, Jakarat. Pada hari pertama menjabat, Dedi langsung melakukan beberapa langkah tegas yang menyita perhatian publik.

Mulai dari pencopotan kepala sekolah hingga wacana wajib militer untuk pelajar, berikut adalah beberapa langkah yang diambil Dedi Mulyadi di hari pertama kerjanya.

Pencopotan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok

Dedi Mulyadi menunjukkan ketegasan dengan langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok, yang masih memberangkatkan siswanya untuk study tour ke Jawa Timur.

Tindakan ini diambil setelah Kepala Sekolah tersebut melanggar surat edaran Gubernur yang melarang siswa bepergian keluar provinsi.

“Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.

Dedi juga menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya pungutan liar di sekolah tersebut sudah diperintahkan.

Baca Juga :  Hari Kedua Operasi Keselamatan Maung 2026, Polisi Lebak Turun ke Jalan Bagikan Pamflet dan Stiker Imbauan

Komitmen Lindungi Pengusaha dari Ormas

Dedi berjanji akan melindungi pengusaha di Jawa Barat dari gangguan organisasi masyarakat (ormas). Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan biaya keamanan guna melindungi investasi dan mencegah tindakan oknum ormas yang kerap mengganggu kegiatan bisnis.

“Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” kata Dedi.

Ia juga menyebutkan ormas sering menimbulkan konflik, terutama di kawasan industri, dengan berbagai tuntutan terhadap pengusaha.

Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Publik

Dedi Mulyadi juga menyoroti anggaran yang dinilai tidak efisien di Provinsi Jawa Barat. Misalnya, anggaran untuk pembangunan ruang kelas yang hanya mencapai Rp 60 miliar, namun anggaran pembelian alat telekomunikasi mencapai Rp 730 miliar, yang menurutnya tidak sesuai.

“Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh,” ujarnya.

Baca Juga :  Tiket Laga Timnas Indonesia vs Bahrain Sudah Bisa Dibeli Hari Ini! Berikut Link Harga Resmi

Selain itu, Dedi juga berencana untuk menghapus anggaran baju dinas yang selama ini mencapai Rp 150 juta serta mengurangi anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 1,8 miliar.

Wacana Wajib Militer untuk Siswa SMA

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga menggagas kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu memasukkan pelajaran wajib militer (wamil) ke dalam kurikulum di SMA di Jawa Barat.

Rencana ini bertujuan untuk pembentukan karakter bela negara, terutama bagi siswa yang terlibat dalam geng motor atau aksi kekerasan.

“Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” ujar Dedi, menambahkan bahwa Pemda Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kodam III Siliwangi dan Polda Jawa Barat dalam merealisasikan rencana ini.

Dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan di hari pertamanya, Dedi Mulyadi ingin menunjukkan komitmennya untuk melakukan perubahan dan membenahi berbagai sektor di Jawa Barat.(*)

Editor : Nedu Wodo Mezhe

Sumber Berita: YouTube KDMI

Berita Terkait

PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar Raih Peringkat Beyond Compliance Pada Ajang Pengelolaan Lingkungan PROPER 2025
Perpanjang Pajak Kendaraan Tanpa Harus Melampirkan KTP Pemilik Pertama
35% Rampung! Rumah Nyaris Ambruk Ini Kini Bangkit Kembali
Kapolri Turun ke Cikupa, Ungkap Fakta Penting soal Buruh dan Investasi
Ngada Dibidik Investor, Ketua DPRD Bongkar Potensi Besar yang Belum Tergarap
Ngada Mulai Dilirik! Dewi Cokorda Sentil Peluang Investasi Pariwisata
Lahan 1 Hektare Digarap! Polda Banten Tancap Gas Tanam Jagung
Camat Kemiri Rudi Hadikarsono Resmi Dilantik sebagai PPATS di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 12:04 WIB

PLN Indonesia Power UBP Banten 3 Lontar Raih Peringkat Beyond Compliance Pada Ajang Pengelolaan Lingkungan PROPER 2025

Rabu, 15 April 2026 - 10:40 WIB

Perpanjang Pajak Kendaraan Tanpa Harus Melampirkan KTP Pemilik Pertama

Rabu, 15 April 2026 - 07:27 WIB

35% Rampung! Rumah Nyaris Ambruk Ini Kini Bangkit Kembali

Rabu, 15 April 2026 - 06:50 WIB

Kapolri Turun ke Cikupa, Ungkap Fakta Penting soal Buruh dan Investasi

Rabu, 15 April 2026 - 00:41 WIB

Ngada Dibidik Investor, Ketua DPRD Bongkar Potensi Besar yang Belum Tergarap

Berita Terbaru

Sertu Warno bersama pekerja bangunan saat proses pemasangan bata ringan (hebel) dalam program perbaikan rumah tidak layak huni milik Ibu Asih di Desa Patrasana, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang.

Daerah

35% Rampung! Rumah Nyaris Ambruk Ini Kini Bangkit Kembali

Rabu, 15 Apr 2026 - 07:27 WIB