Jakarta, Metrosiar – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan menggiatkan pendidikan kebangsaan atau pendidikan kewarganegaraan (civic education) kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar publik memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan hal tersebut dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bagian ke-6 yang diselenggarakan DPP Partai Gelora, Jumat (6/2/2026) malam.
“Kita perlu menggiatkan pendidikan kebangsaan atau di banyak negara disebut pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Agar kita mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” kata Fahri Hamzah.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, masyarakat yang ideal adalah mereka yang tidak bersikap masa bodoh, melainkan peduli dan peka terhadap dinamika yang terjadi di lingkungannya. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban itu, kata Fahri, akan mendorong partisipasi aktif demi kebaikan bersama.
“Negara demokrasi itu mengasumsikan masyarakatnya tidak masa bodoh. Tetapi dia harus konsen, peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya,” ujar Fahri.
Ia juga menyinggung nilai-nilai agama yang mendorong umatnya untuk peduli kepada sesama. Ketidakpedulian, menurutnya, bisa membuat seseorang terasing dari komunitasnya. Sikap peduli tersebut merupakan wujud tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kelompok, masyarakat, maupun bangsa.
“Itu sebabnya, Partai Gelora mengaktifkan kajian-kajian seperti ini, termasuk kajian tentang kesadaran untuk menjadi bagian dari masyarakat global,” katanya.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI ini menjelaskan, kajian kebangsaan atau kewarganegaraan mencakup sejarah bangsa Indonesia, falsafah negara Pancasila, hingga sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dipengaruhi sistem politik.
“Supaya kita tahu apa yang terjadi sekarang ini di dalam keseharian kita. Dan kita sering berhadapan dengan orang yang tidak paham soal itu,” katanya.
Karena itu, ia berharap masyarakat, khususnya fungsionaris dan kader Partai Gelora, menjadi kelompok yang memiliki pemahaman utuh tentang persoalan kebangsaan.
“Makanya saya sering mengkritik politisi, anggota dewan dan pejabat yang tidak bisa memisahkan mana yang disebut perilaku sistem dan mana perilaku individual,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perilaku sistem dan perilaku individual merupakan dua hal yang berbeda. Ketidakmampuan membedakan keduanya membuat banyak pihak terjebak dalam persoalan kecil dan gagal melihat gambaran besar.
“Mereka ini kesulitan membaca gambar-gambar besar, terjebak melihat gambar-gambar kecil. Makanya mereka sibuk mengurusi hal yang kecil-kecil saja,” katanya.
Fahri menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab persoalan bangsa seperti korupsi yang terus berulang dan kemiskinan yang tak kunjung tuntas.
“Korupsinya berulang-ulang terjadi, masalah kemiskinan tidak pernah tuntas dan sebagainya. Itu kenapa, karena kita terbiasa melihat gambar kecil, bukan gambar besar. Sehingga kita tidak tahu cara keluar dari masalah,” tegasnya.
Ia pun menekankan pentingnya seluruh komponen bangsa memiliki kemampuan membaca “gambar besar” sistem pemerintahan, ketatanegaraan, dan politik Indonesia secara menyeluruh.
“Supaya kita mengerti apa yang sedang terjadi, kenapa kita bisa sampai di sini, dan kita akan ke mana ke depan ini. Ini konsekuensi dari sistem pemerintahan, politik dan demokrasi kita sekarang,” pungkas Fahri Hamzah.
